Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penandatanganan Pedoman Kerja Bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tentang koordinasi perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha dalam rangka mendukung kegiatan investasi di Indonesia.
Pedoman kerja ini merupakan acuan pejabat/pegawai BKPM dan Polri untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing pihak dalam penyelenggaraan perlindungan dan keamanan dalam kegiatan investasi Indonesia. Maksud pedoman kerja ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam melakukan perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha.
Investasi menjadi jalan paling efektif dalam menopang perekonomian negara-negara di tengah perlambatan ekonomi dunia saat ini. Hal ini menjadi faktor negara-negara di dunia semakin kompetitif dalam mengundang investor masuk ke negaranya masing-masing.
Sehingga siapa yang mampu menawarkan dan menjamin investasinya paling menarik kemudian dapat bertahan di situasi ekonomi yang melambat. Persoalan dan tantangannya saat ini adalah bagaimana membuat iklim yang kondusif bagi para investor sehingga nyaman untuk berinvestasi di Indonesia.
Khusus untuk masalah jaminan keamanan, yang diharapkan oleh para investor adalah bagaimana mendapatkan jaminan keamanan dalam berinvestasi. Masalah-masalah demonstrasi, pemogokan, premanisme menjadi beberapa masalah di antaranya yang selama ini dirasakan para investor.
"Mulai dari pemalak yang beneran maupun yang berseragam. Makanya kita harus benar-benar menyamakan persepsi bahwa kita harus ikut mengambil bagian. Kalau tidak, maka investor tidak akan masuk," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara Investor Forum BKPM dan Polri di Gedung Suhartoyo BKPM, Jakarta Selatan, Senin (19/9/2016).
"Oleh karena itu, saya berharap ke jajaran kepolisian di 10 daerah utama sasaran investasi, kita buka iklim yang bagus, kita bantu jangan dipersulit. Kalau ada permasalahan, dicari solusi yang tepat. Jangan sampai investor nya lari," tambahnya.
Hal ini diamini oleh Kepala BKPM yang juga hadir pada kesempatan yang sama. Masalah perlindungan hukum dan keamanan kerap menjadi hambatan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai cukup menghambat pemerintah dalam meningkatkan investasi dalam negeri di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini.
"Kalau kita berhasil memegang investasi, harus kita akui ini solusi dari segala-galanya. Dengan sendirinya pajak akan naik, seiring dengan banyaknya industri. Penerimaan akan naik. Konsumsi domestik, penghasilan publik, penerimaan pajak akan naik, dan seterusnya," tandasnya.
Sumber: Detik
