Pemerintah mengejar penyelesaian proyek pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Dalam kunjungannya ke ruas tol seksi V, Balikpapan - Sepinggan, Balikpapan Utara, Presiden Joko Widodo menyatakan ada persoalan pembebasan lahan yang sudah berjalan sejak 2010. "Kalau pembebasan lahan selesai, konstruksi itu cepat selesai," ucap Presiden dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 24 Maret 2016.
Presiden menuturkan masalah pembebasan lahan tak hanya terjadi pada proyek jalan tol saja. Tapi juga proyek infrastruktur lainnya seperti di kawasan industri, jalur dan kereta api. Untuk itu, pemerintah mencoba membuat terobosan agar masalah lahan tidak lagi menjadi hambatan. "Kami harapkan seluruh jalan tol dari Balikpapan menuju Samarinda selesai pada 2018."
Lantaran sempat tertunda, Presiden Jokowi secara khusus mendesak Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak agar segera memulai lagi pengerjaan proyek jalan tol. Akhirnya pada November 2015 proyek pun kembali berjalan. "Konstruksi sudah selesai 7,6 kilometer," ucapnya.
Presiden menambahkan jalur sepanjang 27 kilometer dari seluruh ruas jalan tol dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan daerah. Sisanya akan dibantu oleh investor. Sedangkan untuk pembebasan lahan, Presiden mengatakan, sudah tuntas 85 persen dari total 99,02 km. Ia optimistis sisanya bisa segera dibebaskan.
Pada dasarnya, lanjut Presiden, persoalan yang kerap menghambat proyek infrastruktur relatif tidak terlalu sulit diselesaikan. Dalam hal pembebasan lahan tol Balikpapan-Samarinda, Presiden berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pasalnya, lahan yang bermasalah salah satunya ialah melibatkan kedua instansi itu. "Kenapa saya ke lapangan? Karena pasti saya akan dengar kesulitan di lapangan dan itu yang kami selesaikan," ujar Presiden.
