Pemerintah Jelaskan Utang China ke Bank BUMN Rp 42 T Unknown Senin, 22 Februari 2016
Bank Pembangunan China (China Development Bank/CBD) memberikan pinjaman kepada 3 bank BUMN senilai total US$ 3 miliar atau sekitar Rp 42 triliun. Pinjaman tersebut ditujukan untuk program pembiayaan infrastruktur dan perdagangan ekspor.
Penandatanganan kerjasama utang dari China dilakukan antara Presiden Direktur CDB Zheng Zhijie, dengan Direktur Utama Bank Mandiri Budi G. Sadikin, Direktur Utama BRI Asmawi Syam, dan Direktur Utama BNI Achmad Baiquni. Menteri BUMN Rini Soemarno ikut menyaksikan penandatanganan tersebut.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, Jasa Survei, dan Jasa Lain BUMN Gatot Tri Hargo mencoba memberikan penjelasan soal pinjaman tersebut. Penjelasan tersebut berkaitan dengan pertanyaan dari Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir soal latar belakang dan tujuan pemberian pinjaman tersebut.
"Seperti yang berkembang saat ini, kami butuh informasi mengenai pinjaman dari China ini. Apa latar belakangnya sampai ada pinjaman ini. Apa keuntungannya? Bagaimana perjanjiannya? Apa kesepakatannya? Apa benar tanpa jaminan? Untuk apa saja?" ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/2/2016).
Gatot mencoba memberikan penjelasan. Awalnya, Menteri BUMN melakukan kunjungan ke Tokyo dan Beijing. Kunjungan itu dalam rangka menjajaki kemungkinan pendanaan yang bisa digunakan untuk mendukung program kerja. Jadi, ke beberapa negara Eropa dan Amerika Serrikat (AS) menyatakan hal yang sama.
Respons yang paling cepat adalah dari China. CDB pro aktif melakukan tindak lanjut setelah pertemuan awal.
"Di bulan Maret, ada kunjungan Pak Presiden ke Tokyo dan Beijing. Dari hasil komunikasi Bapak Presiden dengan petinggi dua negara yang bisa terimplementasi adalah bahwa ketiga bank yakni Mandiri, BNI, dan BRI mendapat pinjaman tanpa jaminan dari CDB sebesar US$ 1 miliar masing-masing bank, dengan tenor 10 tahun," sebut dia.
Pemanfaatannya untuk apa? Gatot menjelaskan, pemanfaatannya akan diarahkan ke sektor infrastruktur, energi dan infrastruktur penunjang ekspor.
"Agar pinjaman tersebut bisa kami kembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati," katanya.
Kenapa CDB tidak minta jaminan?
"Karena ini adalah kerjasama antara bank dengan bank. Berbeda dengan pinjaman dari bank ke korporat. Nanti seandainya ini betul, akan kami sampaikan perjanjian itu. Ke depan kita juga akan mencari potensi bukan hanya di China, tetapi juga Jepang, Jerman, dan Amerika," terang dia.
Sesuai RPJMN Bappenas, Indonesia membutuhkan dana senilai Rp 5.500 triliun. Bila hanya mengandalkan pendanaan dalam negeri, maka anggaran tidak akan cukup. Sehingga butuh bantuan pendanaan dari luar negeri.
"Total pinjaman bank kita, baru Mandiri 3%, BRI baru 4,4%, BNI 3,5% sehingga masih memiliki ruang cukup lebar untuk melakukan pinjaman ini," imbuh Gatot.
Saat ini, DPR mengumpulkan bank-bank BUMN terkait pinjaman ini. Namun, rapat ini berlangsung tertutup.
Sumber: Detik