Energy Watch Indonesia menilai, keputusan pemerintah menunjuk China dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mampu membuat hubungan bilateral antara Indonesia, Jepang, dan China menjadi negatif.
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengatakan, keputusan pemerintah melalui Kementerian BUMN yang memutuskan China untuk menggarap proyek Kereta Cepat tidak beretika dan tidak memberikan ruang yang terbuka, jujur dan transparan.
"Tidak ada ruang beauty contest yang baik dan terbuka, tiba tiba Rini (Menteri BUMN) menetapkan China sebagai pemenang setelah tiga bank BUMN menandatangani utang baru dari CDB sebesar USD3 miliar," kata Ferdinand kepada Okezone akhir pekan kemarin.
"Apakah ini ada kaitan atau tidak, Rini tidak pernah terbuka ke publik serta terkesan tidak jujur dan menutupi sesuatu,"
Ferdinand melanjutkan, keputusan Kementerian BUMN dalam proyek kereta cepat juga memilik dampak yang tidak kecil dan ringan bagi masa depan investasi di Indonesia. Di mana, keputusan orang nomor satu di BUMN itu mengancam kelangsungan hubungan bilateral antara Indonesia, Jepang, dan China.
"Ini berbahaya dan mengancam stabilitas Asia secara keseluruhan. Luar biasa, Rini tidak peduli dengan risiko-risiko yang akan lebih merugikan bangsa ke depan. Rini sudah menerapkan cara-cara berinvestasi yang tidak sehat dan tidak beretika, terlebih Jepang adalah negara yang sejak lama sudah berinvestasi besar di Indonesia," tambahnya.
Menurut Ferdinand, kereta cepat asal China juga belum teruji secara baik dibandingkan kereta cepat asal Jepang yang sudah 50 tahun lebih dahulu mengembangkan teknologi tersebut. "Jangan abaikan faktor keselamatan manusia hanya karena mungkin punya ekspektasi tertentu dalam proyek ini," ujar dia.
Oleh karena itu, dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil langkah yang tepat, apalagi terhadap mega proyek seperti proyek kereta cepat. Lanjut Ferdinand, langkah yang bisa diambil oleh pemerintah salah satunya dengan membatalkan proyek kereta cepat atau melakukan tender ulang dan mengundang banyak investor.
"Kita juga tidak melihat ada urgensinya proyek ini harus dilakukan sekarang, lebih baik tunda hingga ekonomi global membaik," tutupnya.
Sumber: Okezone
