Jakarta -Ototitas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sepakat bekerja sama dalam pengembangan destinasi dan industri melalui peningkatan peran lembaga jasa keuangan. Kerja sama ini dilakukan sebagai bagian dari target kunjungan 20 juta wisatawan asing pada 2019 mendatang.
Muliaman menyebutkan, saat ini belum banyak tersedia kemudahan akses pembiayaan dari lembaga keuangan ke industri pariwisata, khususnya pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pariwisata.
"OJK mendorong lembaga jasa keuangan memperbesar pembiayaan sektor pariwisata dalam rangka mendukung program pemerintah, khususnya dalam pembangunan 10 destinasi wisata baru," kata Muliaman di acara penandatangan MoU di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Kesepuluh destinasi wisata itu yakni Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Mandalika Lombok, Pulau Komodo, Taman Nasional Wakatobi, dan Morotai.
Muliaman mengungkapkan, MoU ini hanya untuk pedoman kerja sama dan koordinasi lanjutan dalam upaya peningkatan kemudahan akses keuangan yang mudah dan murah.
"Kita harapkan nantinya selain mudah juga bisa murah pembiayaan. Pembiayaan dipakai untuk bangun infrastruktur dasar seperti resort, jalan, bandara, dan sebagainya," ujar Muliaman.
Dia melanjutkan, OJK akan mengupayakan regulasi dan insentif bagi lembaga-lembaga yang selama ini memiliki dana besar jangka panjang, bisa mendanai proyek-proyek pengembangan pariwisata. Selain itu, dibuka juga akses pembiayaan dari pasar modal dan pasar keuangan.
"Kita akan coba lewat Indonesia Investment Club di mana ada banyak perusahaan yang punya dana jangka panjang. Selain itu bisa dicari sumber pendanaan alternatif, bisa pasar modal, obligasi, asuransi, reksadana untuk opsi-opsi yang feasible. Jadi semakin terbuka aksesnya, juga murahnya," ungkap Muliaman.
Sumber: Detik
