Kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan paket kebijakan untuk menggenjot perekonomian. Paket stimulus ini belum terasa dalam waktu dekat.
Menurut riset harian Mandiri Sekuritas yang disusun oleh Ekonom Aldian Taloputra dan Leo Putra Rinaldy, secara keseluruhan paket stimulus ini merupakan campuran kebijakan yang bisa bermanfaat untuk perekonomian Indonesia.
"Kami meyakini keputusan presiden untuk melakukan deregulasi dalam skala besar memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam meningkatkan iklim investasi," katanya dalam risetnya, Kamis (10/9/2015).
Rencana pemerintah untuk meluaskan peluang investasi di beberapa sektor juga menjadi salah satu contohnya. Pada saat bersamaan, paket tersebut menjadi sinyal seriusnya pemerintah untuk melindungi daya beli dari konsumen berpenghasilan rendah. Salah satunya dengan mempercepat pencairan dana desa.
"Meskipun demikian, paket kebijakan tersebut tetap membutuhkan waktu untuk menjadi sukses," katanya.
Meskipun menciptakan angin positif, ada beberapa paket, seperti mempercepat pengadaan dan proses pembebasan lahan, bukanlah hal baru dan sudah masuk dalam program pemerintah tahun ini.
"Karena itu, detil lanjutan dari paket tersebut menjadi penting untuk membedakannya dari kebijakan- kebijakan pemerintah sebelumnya. Lebih lanjut lagi, realisasi dan efektivitas dari paket tersebut akan menjadi perhatian. Selain paket untuk meningkatkan daya beli konsumen, paket untuk sektor riil juga akan membutuhkan waktu untuk berhasil," ujarnya.
Setelah deregulasi tersebut ditandatangani presiden, pemerintah akan membutuhkan waktu untuk menetapkan aturan pelaksanannya, yang akan melibatkan beberapa kementerian.
"Kebijakan tersebut juga akan memakan waktu hingga berdampak pada perekonomian Indonesia," jelasnya.
Inti dari paket kebijakan tersebut adalah:
1. Meningkatkan daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan peningkatan kepastian bisnis. Untuk mencapai tujuan tersebut, presiden berencana melakukan deregulasi pada 89 aturan dari 154 aturan yang saat ini sedang dikaji.
Jokowi juga menyatakan pemerintah sedang menyiapkan 17 Peraturan Pemerintah, 11 Peraturan Presiden, dua Instruksi Presiden, 63 Keputusan Menteri, dan lima aturan lain.
Pada saat bersamaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan fungsi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) akan diluaskan sehingga turut menyediakan pembiayaan lebih mudah ke UKM yang berkomitmen tidak melakukan PHK.
2. Mempercepat proyek strategis dan menghapus bottleneck yang tidak perlu. Secara khusus, pemerintah berencana menyederhanakan perizinan pembebasan lahan, mempercepat proses pengadaan, dan menyediakan diskresi hukum dalam mengeksekusi proyek strategis.
Pemerintah juga berencana mengintensifkan peran dan partisipasi pemerintah daerah untuk mengeksekusi proyek.
3. Meningkatkan investasi pada sektor properti. Presiden menekankan pengembangan properti untuk segmen konsumen dengan tingkat ekonomi kelas bawah serta membuka pintu investasi untuk sektor properti.
Lebih jauh, Darmin menjelaskan detil pada usaha untuk mendukung konsumen berpendapatan rendah, seperti implementasi aturan pada stabilisasi harga makanan, menyediakan alat converter kit dari diesel menjadi elpiji untuk nelayan, dan mempercepat pencairan dana desa.
Sumber
Tags: saham online, investasi saham, trading saham online, trading saham indonesia, broker saham indonesia, broker saham online indonesia
